Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka bertukar cenderamata dengan Kakanwil Kemenag Sulsel, di Makassar. (Foto: Sofyan/sf)

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka memantau pelayanan di Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Sulawesi Selatan. Diah mengatakan, sejumlah hal yang dipantau di antaranya peningkatan mutu pelayanan Kantor Urusan Agama (KUA), pelayanan haji dan umrah terpadu, moderasi umat beragama, serta pengembangan madrasah melalui pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di lingkup Kanwil Kemenag Sulsel.

“Kita ingin memantau program-program kementerian, yang sudah berjalan di daerah, khususnya di Sulawesi Selatan,” imbuh Diah usai memimpin pertemuan dengan Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Kementerian Agama Muhammad Zain, Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kemenag Subhan Cholid, Kepala Kanwil Kemenag Sulawesi Selatan Khaeroni, dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota se-Sulsel, di Madrasah Aliyah Negeri-Program Keagamaan (MAN 3-PK) Makassar, Sulsel, Kamis (10/2/2022).

Terkait pemberangkatan haji, Diah memaparkan Komisi VIII DPR RI dan Menteri Agama beserta jajaran sudah mulai membahas persiapan haji. Menteri Agama RI pun sudah bertandang ke Arab Saudi, guna berkomunikasi dengan Pemerintah Arab Saudi, termasuk kementerian yang menangani haji. “Insha Allah haji dapat berjalan dibanding tahun lalu. Bagaimana respon Arab Saudi terhadap haji lebih positif. Kita berharap haji bisa diselenggarakan tahun ini,” harap politisi PDI-Perjuangan itu.

Terkait pelaksanaan haji di masa pandemi ini, Diah berpesan kepada jemaah haji untuk menjaga diri masing-masing dan menjaga jemaah lain. “Artinya saling membantu, karena ada yang usia tua, muda, ada yang kuat, lemah, kami berharap jemaah Indonesia bisa saling membantu, bekerjasama, saling menguatkan, saling menjaga, sehingga ibadah haji dapat berjalan dengan baik, jemaah kita juga lancar. Karena kan nanti saling membantu itu perlu. Karena nanti banyak aplikasi yang sifatnya digital. Otomatis nanti butuh bantuan,” pesannya.

Terkait pengembangan madrasah, dengan banyaknya jumlah madrasah di Sulsel, sehingga membutuhkan banyak keberpihakan dari pemerintah. Namun Diah melihat kondisi tidak hanya di Sulsel, namun juga di daerah lain. “Pengembangan madrasah baik negeri dan swasta, dan juga peningkatan jumlah penduduk yang menbuat pertumbuhan kebutuhan akan fasilitas pendidikan, salah satunya pendidikan Islam itu meningkat. Dan persoalan ini kita tangkap di daerah, sehingga ini harus jadi pembicaraan dan pembahasan khusus (Komisi VIII DPR RI) dengan Kemenag,” kata legislator dapil Jawa Barat III tersebut.

Sementara sebelumnya,  Kakanwil Kemenag Sulsel Khaeroni dalam laporannya menyebutkan, pembangunan pendidikan madrasah ditujukan untuk membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertagwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, berprestasi dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab. “Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan berbagai program yang antara lain adalah dalam bentuk kegiatan kesiswaan,” imbuhnya.

Selain itu, masih kata Kakanwil, untuk mencapai tujuan tersebut perlu dibarengi peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan madrasah melalui upaya pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan madrasah. “Tentu membutuhkan pengelolaan dan pendanaan dengan memanfaatkan berbagai skema pembiayaan sesuai ketentuan perundang-undangan. Salah satunya adalah program Peningkatan Sarana Prasarana Madrasah yang bersumber dari anggaran melalui Pembiayaan SBSN,” ungkap Khaeroni. (sf)